Kader Golkar Waswas Kena Sanksi
Kamis, 28 Juni 2007, 07:24:07 WIB

Pertemuan Medan, Ide Brilian Tapi Salah Orang

Jakarta, Rakyat Merdeka. Rencana DPP Par­tai Golkar yang akan menge­va­lu­asi Ketua Dewan Penasihat Sur­ya Paloh karena melakukan per­temuan dengan Taufik Kie­mas di Medan beberapa waktu lalu, telah membuat waswas se­jum­lah kader partai beringin yang ikut hadir dalam pertemuan itu.

Bila ternyata pertemuan Medan itu dianggap ilegal, karena tanpa lewat keputusan DPP, nama pengurus Golkar yang ikut hadir dalam pertemuan itu bisa dikenai sanksi.

Selain Paloh, pertemuan Me­dan itu juga dihadiri sejumlah pengurus DPD Partai Golkar. Na­ma Ketua DPD Lampung Alzier Dianis Thabranie pun di­kabarkan sebut hadir dalam per­temuan itu. Bahkan dia, disebut-sebut sebagai motor pertemuan itu.

“Saya sudah jelaskan, posisi sa­ya tidak ikutan dalam acara ter­sebut. Ke Medan saja, nggak. Me­mang bertebaran sms gelap. Semuanya sudah saya laporkan kepada ketum dan wakil ketum. Yang jelas, kami ikuti aturan partai,” tandas Alzier.

Ia mengatakan bahwa garis Par­tai Golkar sudah tegas dan je­las yakni sebagai menjadi partai pendukung pemerintah. Sejauh ini, pertemuan petinggi Golkar dan PDIP di Medan, memang bukan atas inisiatif DPP. “Saya sendiri heran, kenapa nama saya dibawa-bawa. Tetapi sudah saya jelaskan semuanya. Kita tunduk dan taat terhadap keputusan par­tai,” tukasnya.

Alzier mengkhawatirkan ada­nya pihak-pihak yang ingin mengo­bok-obok internal Partai Gol­kar, dengan meniupkan fit­nah-fitnah keji mengenai per­te­muan Medan itu. Sejauh ini, kata dia, DPD Lam­pung tunduk ter­ha­dap garis kepemimpinan Jusuf Kalla.

Fungsionaris Partai Golkar An­ton Lesiangi menegaskan, Surya Pa­loh sebagai pejabat fung­sio­nal, tidak memiliki wewenang da­lam mengambil suatu ke­pu­tusan partai yang bersifat stra­tegis.

“Meski demikian, gagasan Sur­ya Paloh, sangatlah brilian. Dia layak disebut The Hero bagi Golkar. Sayangnya, ekse­ku­tor­nya salah. Seharusnya di­pu­tus­kan oleh pejabat struktural dalam hal ini ketum atau wakil ketum,” paparnya.

Anton menjelaskan, keki­sru­han pascapertemuan Medan ini seharusnya tak tidak perlu terjadi apa­bila Ketua OKK Partai Gol­kar Syamsul Muarif mem­be­ri­kan penjelasan kepada Surya Pa­loh mengenai jabatan ketua De­wan Penasihat yang disan­dang­nya. Ketua Dewan Penasihat, je­las dia, bersifat fungsional. Tu­gas­nya memberikan gagasan atau pertimbangan, saran dan nasihat kepada DPP. Selanjutnya DPP yang menindaklanjuti.

Anehnya, ucap Anton, Ketua OKK justru mendiamkan tin­da­kan Surya Paloh. Dalam hal ini, Surya Paloh tidak bisa disa­lah­kan. “Saya yakin, ketua OKK ta­h­u aturan partai. Dulu memang per­nah dilakukan Akbar Tan­djung (saat menggalang Koalisi Ke­bangsaan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soe­kar­no­putri). Tetapi ingat, saat itu Akbar sebagai pejabat struktural. Dia kan Ketum Golkar,” je­lasnya.

Menurutnya, arah pertemuan Me­dan sifatnya sangatlah stra­te­gis. Karena membicarakan pe­luang aliansi menghadapi Pe­mi­lu 2009. Apalagi tidak ada ja­mi­nan bahwa Golkar pada 2009 akan tetap mengusung duet SBY-JK. “Kalau Golkar menang lagi, tentunya akan mengajukan ca­pres dong. Orang nomor satu bukan dua. Saya sendiri kagum deng­an ide Surya Paloh. Bahwa 2009 harus kami rebut kekua­saan. Tetapi tujuannya untuk me­nsejahterakan rakyat, bukan untuk bagi-bagi kekuaaan se­ma­ta,” paparnya.

Ke depan, lanjutnya, petinggi Partai Golkar harus memutuskan masalah ini. Artinya, gagasan yang dikemukakan Ketua De­wan Penasihat tentang aliansi stra­te­gis dengan PDIP perlu diper­tim­bangkan ditindaklanjuti atau tidak. “Disini butuh sikap ne­ga­rawan dan kearifan dari ke­tum. Jangan sampai me­nim­bul­kan masalah baru,” paparnya. rm