Yuddy Akan Dijatuhi Sanksi
Selasa, 12 Juni 2007, 06:08:14 WIB

Tuntut Presiden Datang Ke DPR

Jakarta, Rakyat Merdeka. Fraksi Partai Gol­kar DPR meminta DPP men­ja­tuh­kan sanksi kepada politisi partai beringin di Senayan yang me­nolak mengikuti kebijakan fraksi dalam hal interpelasi mengenai Iran.

Surat permohonan kepada DPP itu ditandatangani Pelaksana Ke­tua FPG DPR Idrus Marham dan Pe­laksana Sekretaris FPG Syam­sul Bahri. Dalam surat itu, fraksi meminta DPP Partai Golkar merespon dan mengevaluasi si­kap anggota fraksi yang ber­se­berangan dengan kebijakan partai.

“Ya salah satunya Yuddi Crish­nan­di sebagai salah satu inter­pe­lator soal Iran dari Partai Golkar yang kami laporkan. Dia telah ber­seberangan dengan ketentuan dan ke­bijakan Partai Golkar soal Iran. Ma­kanya kami laporkan,” kata Idrus.

Idrus menjelaskan, kebijakan Partai Golkar mengenai inter­pe­lasi Iran ini sudah jelas dan su­dah diberitahukan kepada se­lu­ruh anggota fraksi. “Bahwa par­tai Golkar tidak mem­per­ma­sa­lah­kan apabila men­­teri yang da­tang meng­gan­tikan Presiden, ka­rena hal ter­sebut tidak melanggar ke­tentuan Tata Tertib DPR,” katanya.

Sanksi apa yang dijatuhkan kepada Yuddy? Idrus mengaku me­nyerahkan sepenuhnya ke­putusan mengenai sanksi kepada DPP. “Apakah itu teguran atau yang lainnya kita serahkan pada pimpinan DPP. Saya dulu juga pernah dapat teguran karena melanggar ketentuan partai, waktu itu saya minta maaf,” beber Idrus.

Namun tak tertutup ke­mung­kinan akan dijatuhkan sanksi pemberhentian terhadap anggota fraksi yang menolak mematuhi ke­bijakan fraksi. “Ya kalau nggak mau juga patuh, keluar saja dari Partai Golkar. Fraksi me­rupakan perpanjangan tangan par­tai kan,” katanya.

Usulan pemberian sanksi ke­pada Yuddy ini, kata Idrus, me­ru­pakan bukti bahwa Partai Gol­kar adalah partai pendukung pe­merintah. “Kita ingin mem­buk­ti­kan bahwa sebagai partai yang men­dukung pemerintah dan par­tai terbesar, Golkar solid dan kon­sisten atas keputusan DPP, ma­ka sangat wajar kalau dia­da­kan evaluasi saat ini,” te­rangnya.

Menanggapi hal itu, Yuddy mengaku siap menerima sanksi apapun dari DPP maupun fraksi asalkan melalui prosedur yang obyektif dan adil, sesuai dengan AD/ART partai. Sebelum dija­tuhi sanksi, Yuddy meminta agar diberi kesempatan untuk men­je­laskan duduk persoalan se­be­nar­nya. “Jadi tidak ada masalah,” ujarnya.

Dia mengaku hingga kini be­lum pernah menerima satu surat pun dari fraksi maupun DPP yang me­negur dirinya karena menjadi peng­gagas interpelasi Iran. rm