Surya Paloh Akan Dievaluasi Sebagai Penasihat Golkar
Rabu, 27 Juni 2007, 10:05:52 WIB
Laporan: Zul Sikumbang
Rabu, 27 Juni 2007, 10:05:52 WIB
Laporan: Zul Sikumbang
Jakarta, Rakyat Merdeka. Ketua DPR Agung Laksono menilai, sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai (DPP) Golkar, Surya Paloh telah melanggar fungsinya karena telah melakukan silahturahmi dengan Ketua Pertimbangan Partai PDI Perjuangan, Taufik Kiemas di Medan beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan evaluasi terhadap pertemuan tersebut. Demikian disampaikan oleh Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6).
"Kalau dilihat dari fungsinya, sudah menyalahi aturan karena pertemuan di Medan sifatnya adalah operasional dan melibatkan unsur Dewan Pimpinan Pusat, DPD dan pimpinan Golkar tingkat kecamatan," kata Agung dengan nada kecewa.
Pertemuan yang dibungkus dengan silahturahmi itu bukan sikap resmi Partai Golkar, apalagi pertemuan itu menghasilkan suatu keputusan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
"Kalau sampai menghasilkan suatu kesepakatan, itu bukan domainnya Dewan Penasehat Partai. Dewan Penasehat Partai hanya memberikan masukan, didengar atau tidak didengar," tambah Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Ketika ditanya adanya rumor untuk mengelar Musyawarah Nasional terkait dengan Silahturahmi tersebut, Agung menyatakan, sampai sejauh ini tidak ada rencana dari DPP untuk mengelar Munas.
"Saya tidak tahu, kalaupun ada rumor untuk mengelar Munas, itu hanya keinginan sendiri, bukan institusi. Sebab Munas di Bali sudah diputuskan bahwa Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan harus hati-hati dalam reposisi dengan pemerinta," jelas Agung.
Sedangkan sanksi yang bakal diterima oleh Surya Paloh dengan perbuatannya, Agung hanya menyatakan, Dewan Pimpinan Pusat telah melakukan evaluasi terhadap haul (pertemuan) tersebut.
"DPP telah melakukan rapat pleno, evaluasi acara tersebut menjadi hasil rapat," jelasnya. iga
Oleh karena itu, dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan evaluasi terhadap pertemuan tersebut. Demikian disampaikan oleh Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6).
"Kalau dilihat dari fungsinya, sudah menyalahi aturan karena pertemuan di Medan sifatnya adalah operasional dan melibatkan unsur Dewan Pimpinan Pusat, DPD dan pimpinan Golkar tingkat kecamatan," kata Agung dengan nada kecewa.
Pertemuan yang dibungkus dengan silahturahmi itu bukan sikap resmi Partai Golkar, apalagi pertemuan itu menghasilkan suatu keputusan untuk berkoalisi dengan PDI Perjuangan.
"Kalau sampai menghasilkan suatu kesepakatan, itu bukan domainnya Dewan Penasehat Partai. Dewan Penasehat Partai hanya memberikan masukan, didengar atau tidak didengar," tambah Wakil Ketua Umum Golkar ini.
Ketika ditanya adanya rumor untuk mengelar Musyawarah Nasional terkait dengan Silahturahmi tersebut, Agung menyatakan, sampai sejauh ini tidak ada rencana dari DPP untuk mengelar Munas.
"Saya tidak tahu, kalaupun ada rumor untuk mengelar Munas, itu hanya keinginan sendiri, bukan institusi. Sebab Munas di Bali sudah diputuskan bahwa Golkar adalah partai pendukung pemerintah dan harus hati-hati dalam reposisi dengan pemerinta," jelas Agung.
Sedangkan sanksi yang bakal diterima oleh Surya Paloh dengan perbuatannya, Agung hanya menyatakan, Dewan Pimpinan Pusat telah melakukan evaluasi terhadap haul (pertemuan) tersebut.
"DPP telah melakukan rapat pleno, evaluasi acara tersebut menjadi hasil rapat," jelasnya. iga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar